Jakarta, Indotimpost.com | Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha yang diperkirakan jatuh pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023.
“Kami bersama seluruh stakeholders tentunya terus memantau pergerakan pasokan dan harga pangan, juga melakukan intervensi di lapangan melalui serangkaian kegiatan antara lain gerakan pangan murah dan fasilitasi distribusi pangan untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan pangan jelang Idul Adha,” ujar Arief dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Menurut Arief, meningkatnya permintaan (demand) pada momentum HBKN Idul Adha merupakan siklus tahunan dengan pemerintah harus memastikan pasokan aman dan terjangkau, sehingga tidak terjadi kelangkaan yang menyebabkan melonjaknya harga.
Untuk itu, Arief mengaku terus menguatkan kolaborasi bersama kementerian/lembaga,pemerintah daerah, BUMN, BUMD, asosiasi dan pelaku usaha, antara lain dengan menggencarkan gelar pangan murah, fasilitasi distribusi pangan, dan memaksimalkan bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah.
“Kerja sama ini penting untuk didorong agar terbangun konektivitas antardaerah dan setiap daerah mampu memetakan potensi pangannya dan memiliki exit strategy mengatasi dinamika inflasi pangan dan tantangannya. Kami mendorong hal tersebut melalui rakornas pengendalian inflasi yang secara rutin digelar Kemendagri, peran daerah dalam menjaga ketahanan pangan kita kuatkan,” ujarnya lagi.
Instrumen lainnya yang juga menjadi penopang dalam rangka pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat adalah dengan disalurkannya bantuan pangan beras, daging ayam, dan telur ayam kepada masyarakat berpendapatan rendah dan keluarga berisiko stunting.
Untuk beras, Perum Bulog tengah menggelontorkan bantuan tahap ketiga yang saat ini telah mencapai 67,9 persen atau terealisasi 14,49 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari 21,353 juta KPM di seluruh Indonesia.
Sementara untuk bantuan daging ayam dan telur ayam yang dikelola ID FOOD untuk tahap pertama telah mencapai 93,1 persen atau 1,346 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS) dari total 1,464 juta KRS di 7 provinsi dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi.
Berita Terkait
Kapolsek Sedati Bagikan Sembako Serta Himbauan Kamtibmas Ke Petani Garam
Diduga Sarat Politisasi, Penyaluran CPP di Jeneponto Dilaksakan di Kolong Rumah Panggung! Ada Apa di Kantor Kelurahan?
Pemkab Lutim Gelar Kegiatan Dashat di Kecamatan Mangkutana