Kehadiran Kemenkes di Matim, Ketua DPP GPM Diduga Ada Upaya Menepis Korupsi Berjemaah RS Watu Nggong

INDOTIMPOST.COM | Matim – Ketua Umum DPP Gerakan Pembebasan Mahasiswa Desak KPK untuk memeriksa Dinas kesehatan Yang di duga korupsi pengadaan alat kesehatan di RS watu Nggong.

Adanya dugaan kasus Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Manggarai Timur (Matim) kini berada dalam dugaan skandal korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) dan sarana prasarana Rumah Sakit Pratama Watu Nggong.

Hal ini sehingga membuat Sugianto Selaku Ketua umum dewan pimpinan pusat Gerakan Pembebasan Mahasiswa (GPM) Meminta KPK RI untuk mengusut tuntas terkait dugaan Korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) dan sarana prasarana Rumah Sakit Pratama Watu Nggong. Kabupaten Manggarai Timur.

Belum lama ini, Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Matim sudah memeriksa Benediktus Samsu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RS Pratama Watu Nggong untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan korupsi dalam pengadaan alat kesehatan (Alkes).

Sugianto mengatakan bahwa “Korupsi merupakan pelanggaran Ham berat karena telah merampok hak-hak ekosob rakyat miskin seperti Hak atas Kesehatan, Hak atas Pendidikan, Hak atas Kesejahteraan dan Hak atas pelayanan publik,” ujarnya.

Lebih lanjut Sugianto, “Saya Menduga    kehadiran kementrian kesehatan di Manggarai untuk menepis isu dengan adanya banyak korupsi di bidang kesehatan diwilayah Manggarai Timur”.

Dan saya juga Mendesak KPK RI untuk melakukan supervisi dan pengawasan terhadap Polres Manggarai Timur dan membongkar tuntas dugaan kuat Korupsi Berjamaah di Manggarai Timur bersama KPK RI.
Dan tangkap dan penjarakan oknum yang terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Adanya dugaan kasus Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Manggarai Timur (Matim) kini berada dalam dugaan skandal korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) dan sarana prasarana Rumah Sakit Pratama Watu Nggong.

Untuk diketahui, RS Pratama Watunggong dibangun pada tahun 2021 dan menelan anggaran Rp45 Miliar, dengan rincian pembangunan gedung Rp30 Miliar dan pengadaan alkes Rp15 Miliar. Pada 2023, rumah sakit itu juga mendapat anggaran satu miliar rupiah untuk pengadaan fasilitas.

Dugaan ini mencuat setelah adanya penyimpangan data laporan dengan bukti fisik yang di Investigasi dari Tim jurnalis Media suaraburuh Direktur Utama Rumah Sakit Pratama Watu Nggong Dr. Maria Figliana yang dikonfirmasi Ia menjelaskan bahwa semua gorden ternyata pengadaannya pada tahun 2023.

Terkait tempat tidur pasien dewasa dan anak-anak, Maria mengklaim bahwa jumlah dalam data sesuai dengan bukti fisik di rumah sakit yakni 50 unit. “Yang saya jawab 30 itu hanya di rawat inap belum termasuk di ruangan lain dan gudang,” kata Maria. Selain itu, adanya mark-up harga barang bahkan laporan fiktif yang mana jumlah barang dalam data laporan tidak sesuai dengan bukti fisik di lapangan.

Faskes tersebut antara lain Gorden Anti Darah Ruangan bersalin 1 dengan harga Rp7.008.481,00 dan Ruangan bersalin 2 dengan harga Rp25.952.101,00. Selain itu, Gorden Anti Darah di Ruang IGD yang pengadaannya terjadi pada tahun 2023 seharga Rp18.098.281,00. Fakta di lapangan menunjukkan barang dibelanjakan tersebut nihil. Pada keterangan pertama, Kamis (12/9/2024) Dokter Maria mengatakan bahwa pihaknya baru melakukan pengadaan gorden pada Tahun 2024 bukan 2023.

Kami juga juga mendapatkan data fiktif belanja Alkes pada tahun 2021 yakni tempat tidur dewasa sebanyak 35 unit seharga Rp24.888.000,00/unit dan tempat tidur anak seharga Rp24.523.000,00 sebanyak 15 bermerek robust. Dalam pengakuan Maria, total keseluruhan jumlah tempat tidur anak dan dewasa berjumlah 30 unit, dengan rincian 8 tempat tidur anak dan 22 unit tempat tidur dewasa. Tutup nya